Profil Presiden Jenderal PP Japto Soerjosoemarno
djfaroff

Profil Presiden Jenderal PP Japto Soerjosoemarno

Profil Presiden Jenderal PP Japto Soerjosoemarno – Dewan Pimpinan Nasional (MPN) Presiden Jenderal Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno merupakan tokoh sentral dalam organisasi kemasyarakatan (ormas).

Selain aktif di organisasi PP, Japto juga aktif di organisasi FKPPI (Forum Komunikasi Pensiunan Pria dan Wanita ABRI).

Profil Presiden Jenderal PP Japto Soerjosoemarno

Dikutip dari berbagai sumber, Jumat (26/11/2021), Japto lahir dari pasangan Mayjen (Purn) Ir KPH (Kanjeng Pangeran Haryo) Soetarjo Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius.

Ayahnya adalah keturunan bangsawan Mangkunegara dan ibunya adalah seorang Belanda yang merupakan atlet jembatan nasional Indonesia.

Japto adalah adik dari K.R.Ay (Kanjeng Raden Ayu) Marini Soerjosoemarno, seorang aktris senior Indonesia.

Di dunia politik ia pernah menjabat sebagai Presiden DPP Partai Patriot. Selain berkecimpung di dunia politik, Japto juga seorang penyayang binatang dan pencinta lingkungan.

Namun, ia juga memiliki hobi berburu yang terlihat dari piala yang diperolehnya dari Big Five di Afrika.

Pada suatu kesempatan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rakernas Pemuda Pancasila Tahun 2021 dengan tema “Menegaskan kembali nilai-nilai Pancasila dalam rangka membangun kerangka nasionalis, berperan aktif dan siap untuk bersaing untuk Indonesia yang lebih maju,” Japto berpesan kepada pengurus PP Kemahasiswaan, Kemahasiswaan, dan Kemahasiswaan (Sapma) untuk terus memperhatikan dunia pendidikan.

“Sapma PP dibentuk atas dasar unsur pendidikan. Saya meminta Anda untuk tidak pernah melupakan ceritanya.”

“Diharapkan hasil kegiatan ini dapat meningkatkan Sapma PP dan semakin meningkatkan Pemuda Pancasila,” kata Japto, Sabtu (6/11/2021).

Pemuda Pancasila sebenarnya adalah salah satu ormas tertua di tanah air. PP Ormas dideklarasikan berdiri pada tanggal 28 Oktober 1959 di Jakarta.

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)lah yang melahirkan ormas ini. IPKI adalah sayap politik perwira militer yang masih aktif bertugas saat itu.

Beberapa tokoh pendirinya adalah para jenderal TNI, antara lain A Yani, AH Nasution, dan Gatot Subroto.

Polisi Sekutu Pangkat AKBP, Pancasila Muda Diminta Bertanggung Jawab

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi meminta pimpinan Organisasi Sosial Pemuda (Ormas) Pancasila untuk bertanggung jawab dan segera menyerahkan pelaku tindak kekerasan kepada anggota polisi berpangkat AKBP.

Dimana anggota tersebut mengalami luka di bagian kepala. “Kegiatan menyampaikan pendapat di depan umum dikaburkan dengan melukai anggota kami, seorang perwira berpangkat AKBP. Luka di kepalanya mengeluarkan banyak darah.

Padahal kami melayani dengan sepenuh hati,” kata Hengki, Kamis di Jakarta. (25/11/2021). Ia juga meminta pimpinan aksi menyerahkan anggota yang melakukan tindak kekerasan kepada AKBP.

“Saya minta pimpinan aksi ini bisa mempertanggungjawabkan. Perwira paruh baya dipukuli padahal dia mengasuransikan kegiatan ini.”

“Sekali lagi saya minta koordinator kegiatan ini untuk segera menyampaikan, jangan sampai tindakan rekan-rekan dicemari dengan kegiatan yang sebenarnya. melawan hukum,” pungkasnya.

Dia menegaskan, jika orang tersebut tidak diserahkan, polisi akan mengadilinya.

“Saya minta saksi yang melihat dia menyerahkan, hukum harus ditegakkan. Saya penanggung jawab bidang keamanan, di depan DPR, jujur   saya sedih.

Profil Presiden Jenderal PP Japto Soerjosoemarno

Saya teman DPR. Ketua PP Jakarta Pusat, tapi justru anggota kita dianiaya oleh rekan sendiri. Saya sudah minta diserahkan atau kita akan pergi dan mencarinya,” ujarnya.

Sebelumnya, pembubaran massa dilakukan atas imbauan langsung Kapolres Jakarta Pusat yang menaiki mobil aksi pada Kamis (25/11/2021) pukul 15.58 WIB di gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat.

Setelah turun, polisi meminta ratusan pengunjuk rasa untuk memutar balik kendaraannya. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto kini sudah berfungsi normal.

Sarimaya Terpilih Sebagai Presiden Umum Srikandi PP
djfaroff

Sarimaya Terpilih Sebagai Presiden Umum Srikandi PP

Sarimaya Terpilih Sebagai Presiden Umum Srikandi PP – Musyawarah Nasional (Munas) kedua Srikandi Pemuda Pancasila (PP) yang digelar di Depok, Jawa Barat, berhasil memilih Sarimaya sebagai presiden umum untuk kedua kalinya.

Sarimaya berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian target 10 juta anggota Pemuda Pancasila.

Musyawarah Nasional yang berlangsung pada 10-12 Desember 2021 yang seharusnya berlangsung tahun lalu, harus ditunda karena situasi pandemi Covid-19.

Sarimaya Terpilih Sebagai Presiden Umum Srikandi PP

Musyawarah Nasional yang dihadiri 31 DPW dan 300 DPC ini diikuti sekitar 500 peserta, dan berlangsung dengan protokol Covid-19 yang sangat ketat.

Ketua Umum Srikandi Pemuda Pancasila Sarimaya mencontohkan hal pertama yang ingin disampaikan kepada publik adalah klarifikasi kapan Srikandi Pemuda Pancasila didirikan.

Menurutnya, yang diketahui selama ini adalah Srikandi Pemuda Pancasila lahir pada 28 Oktober 2001.

“Alhamdulillah dari dokumen yang diperiksa tim khusus, selanjutnya disampaikan oleh Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila, serta oleh Ketua Umum Penasehat Pahlawan Pemuda Pancasila Bpk. KPH Japto Soelistyo Soerjosoemarno bahwa tanggal lahir Pahlawan Pemuda Pancasila harus benar.”

“Hari ini saya melanjutkan pesan ini, bahwa Srikandi Pemuda Pancasila lahir pada 28 Oktober 1983,” kata Sarimaya dalam siaran persnya, Minggu (12/12/2021).

Selama enam tahun menjabat sebagai presiden umum Srikandi Pemuda Pancasila, kata Sarimaya, banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Salah satunya formasi DPW yang sejauh ini baru membentuk 28 DPW, sedangkan target yang ingin dicapai 34 DPW.

Selain itu, Sarimaya juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian target 10 juta anggota Pemuda Pancasila.

“Ke depan saya ingin seluruh provinsi di negeri ini, Bendera Merah Putih, didampingi oleh Pataka Srikandi Pemuda Pancasila.”

“Oleh karena itu, masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, dan ini tentunya membutuhkan perjuangan yang tidak mudah,” ujar Sarimaya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila dan Ketua Umum Pembina Pahlawan Muda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno Apresiasi setinggi-tingginya kepada Sarimaya karena berhasil membesarkan Pahlawan Muda Pancasila dalam enam tahun, dengan hasil yang sangat tinggi.

Menurut Japto, menghimpun dan menggerakkan perempuan dalam suatu organisasi tidaklah mudah.  

Namun, Sarimaya berhasil mewujudkan hal tersebut, Japto juga berpesan kepada Srikandi Pemuda Pancasila untuk segera membuat program-program yang bisa berdampak pada seluruh lapisan masyarakat.

”Sebaiknya program tersebut merupakan program yang dapat menggerakkan roda perekonomian, seperti koperasi.”

“Fungsi utamanya tentunya untuk memenuhi kebutuhan anggota dan selanjutnya juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pahlawan Pemuda Pancasila”, ujar Japto.

Dalam kongres kali ini, selain agenda pemilihan presiden umum periode 2021-2026, juga ada usulan pembentukan Koperasi Pratama oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dilanjutkan dengan penandatanganan konstitusi Pahlawan Koperasi Pemuda Pancasila.

Tertib, puluhan posko Ormas di Jakarta Barat akan disulap menjadi mushola dan tempat belajar

Belakangan ini, atribut organisasi sosial (ormas) di wilayah Jakarta Barat banyak dicermati. Pengecekan dilakukan mulai dari penurunan bendera hingga pengecatan posko organisasi massa (posko).

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo mengatakan pemeriksaan ini menjadi perhatian Kapolres Jaya Irjen Pol Fadil Imran untuk mencegah bentrokan antar ormas yang terjadi baru-baru ini diverifikasi di Jakarta Barat.

“Sebenarnya dalam konteks kegiatan ini (pengendalian atribut ormas), kita melakukan kegiatan pencegahan kejahatan, konteks besarnya seperti itu,” kata Ady kepada wartawan, Kamis (9/12/2021).

Ady mengatakan ratusan bendera dan puluhan posko telah disiagakan. Tempat tersebut nantinya akan diubah menjadi fasilitas umum, seperti mushola, tempat akting bahkan menjadi pos patroli bagi warga sekitar.

Sarimaya Terpilih Sebagai Presiden Umum Srikandi PP

“Tempat itu akan dijadikan tempat aman untuk beraktivitas bersama pokdar kamtibmas, ada juga rencananya akan dijadikan tempat anak-anak mengaji sehingga lebih bermanfaat untuk kepentingan umum,” ujarnya.

Jangan tunjuk saat pemeriksaan selesai. Namun, ini memastikan bahwa semakin cepat aplikasi dilakukan, semakin baik.

“Quello yang pasti adalah bahwa lebih awal, lebih baik dan lebih menguntungkan. Selanjutnya pada Natal dan Tahun Baru kita akan menerapkan pengamanan”, tutupnya.

Pembersihan Atribut CSO di Jalan Protokol dan Pemukiman
djfaroff

Pembersihan Atribut CSO di Jalan Protokol dan Pemukiman

Pembersihan Atribut CSO di Jalan Protokol dan Pemukiman – Atribut ormas yang terpasang di jalan protokol Cilandak, Jakarta Selatan, dicopot. Pemeriksaan dilakukan oleh aparat gabungan Polri, TNI dan Satpol PP.

“Atribut ormas di jalan protokol berkurang. Misalnya di RS Jalan Fatmawati, Kartini, Cipete Raya, Antasari dan Karang Tengah, kita akan mudik,” kata Kapolsek Cilandak PP Cilandak, saat dikonfirmasi di Kamis (16/12/2021).

Hingga kini, tidak hanya pemeriksaan atribut ormas yang ada di kawasan pemukiman saja yang dilakukan.

Pembersihan Atribut CSO di Jalan Protokol dan Pemukiman

Namun, dia mengimbau ormas-ormas untuk mencopot atributnya di kawasan pemukiman.

Ia memastikan penertiban atribut ormas terus dilakukan bersama Polri dan TNI. Sebelum melakukan eksekusi, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan ormas.

“Sebelum kita singkirkan, kita bicarakan dengan ormas-ormas agar tidak terjadi tawuran di lapangan. Sebagai PP, kita hubungi presiden, FBR, Forkabi, lalu Kembang Latar Belakang sini, kita akan hubungi mereka dulu. Jadi mereka sudah dapatkan,” tutupnya.

Mahfud MD mengatakan 448.000 Orma di Indonesia menunjukkan negara demokrasi

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan sejauh ini ada 448.000 organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia.

Dengan angka tersebut, menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi.

“Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa di Indonesia saat ini ada 448.000 ormas dan yang besar dan banyak yang kecil,” kata Mahfud MD secara virtual dalam Muktamar IV Wahdah Islamiyah, Minggu (19/12/2021).

“Ada yang besar seperti NU, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, Nahdlatul Wathan, Persis, Washliyah, tetapi juga banyak yang kecil yang namanya tidak kita ketahui,” imbuhnya.

Mahfud MD mengatakan, dalam arti Indonesia demokratis, silakan mau berorganisasi, suka tidak suka, ya bisa.

Yang penting bersatu dalam satu tujuan, yang disebut kalitun sawa.

“Cari persamaan antar pemeluk agama yang berbeda, perbedaan ormas karena harus ada sentun sawa. Misalnya, agama mana yang setuju dengan apa yang disepakati sekte, pemimpin mana yang harus adil, agama mana yang sesuai dengan apa yang dianutnya. adalah sentun sawa,” ujarnya.

Menurut Mahfud MD, keberadaan Wahdah Islamiyah merupakan bukti bahwa mayoritas Indonesia adalah negara yang agamis dan demokratis.

Ia mengatakan, negara yang beragama adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. “Oleh karena itu, banyak ormas Islam, termasuk Wahdah Islamiyah, yang saya diskusikan dengan Ustaz Zaitun Rasmin, ternyata mereka memberikan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan bakti sosial di 34 provinsi,” jelasnya.

“Di berbagai tingkatan, sekolah-sekolah tersebut memiliki begitu banyak perguruan tinggi Islam.”

“Alhamdulillah, ini adalah sumber daya bagi bangsa Indonesia. Sebuah sumber untuk pembangunan bangsa Indonesia yang religius dan demokratis.”

“Sebuah sumber daya untuk negara Islam dan bangsa Indonesia.” tambah Mahfud MD.

Mahfud mengatakan ormas Islam tidak perlu takut menggunakan istilah Islam. Ia mengatakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Oleh karena itu, ormas Islam tidak perlu takut menggunakan istilah Islam. “Jangan takut menggunakan istilah Islam-Islam.

Sesungguhnya Indonesia adalah masyarakat Islam. Jangan takut menggunakan istilah Islam untuk disebut orang desa, untuk mengatakan bahwa itu adalah desa, untuk mengatakan bahwa itu ekstrim. atau tidak.

Pakai saja istilah-istilah Islami itu,” pungkasnya.

Polres Jakarta Pusat menyegel kantor PP dan FBR Ormas

Polres Metro Jakarta Pusat menutup beberapa kantor Organisasi Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug (FBR) di Kemayoran, pusat kota Jakarta.

Tiga bidang tanah di Jakarta Pusat dikuasai PP dan FBR Ormas tanpa hak dan melanggar hukum.

Pembersihan Atribut CSO di Jalan Protokol dan Pemukiman

Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setyo Koes Heriyatno mengatakan, penyegelan awal itu berdasarkan laporan dari LMAN selaku Pengelola Barang Milik Negara yang melaporkan bahwa mantan BPPN terkait kasus BLBI itu dikendalikan oleh PP.

“Dua Negosiasi Tak Cari Jalan, Kemudian Polres Jakarta Pusat dibantu Tiga Tiang Pengamanan Gedung Dan Disegel Dengan Garis Polisi,” Setyo terangnya kepada Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (13/12/2021).

Dia menambahkan bahwa dua berikut bidang tanah yang dilaporkan oleh PT Oceania, pemilik blok B2 B3 HGB, masing-masing 12 ribu meter persegi dan 13 ribu meter persegi, FBR telah mendirikan lapangan bulu tangkis futsal dengan kios semi permanen untuk disewa.